KENDARIHARIINI – Dewan Pimpinan Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sulawesi Tenggara (DPP Inkindo Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) ke XII di Hotel Claro, Kota Kendari, pada Jumat (10/4/2026).
Musprov ke 12 ini dibuka Wakil Gubernur Sultra, Hugua ditandai dengan pemukulan gong yang didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Ketua DPN Inkindo Ery Heryadi dan Risman Ramli selaku Ketua DPP Inkindo Sultra.
Dalam sambutannya, Risman Ramli mengaku telah menggagas regulasi berupa peraturan daerah (Perda) yang mengatur konsultan lokal setelah berkonsultasi dengan Wagub Sultra Hugua.
Pasalnya selama ini, wacana pembentukan perda selalu terkendala oleh dukungan pemerintah daerah, meskipun direstui dan didorong oleh DPRD Sultra. Namun, kini gagasan itu mulai mendapatkan angin segar dari Hugua.
“Dari dulu kami ingin membuat perda, hanya cuma DPRD yang menerima, pemerintahnya belum ada yang respon. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini, pak wagub ada, DPRD ada,” ujar Risman Ramli.
Saat ini pihaknya telah menyerahkan draft perda konsultan lokal itu Kapala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Sultra, Johannes Robbert. Selanjutnya akan disusul dengan naskah akademik.
“Karena Sulsel, NTB sudah terbit. Inilah yang kami harapkan supaya konsultan di daerah itu bisa berdaya saing dengan sesama konsultan lokal, terutama terikat dengan harga. Karena di beberapa daerah tidak menerapkan harga remunerasi. Ini yang menjadi tantangan kami untuk disosialisasikan,” tegasnya.
Wagub Sultra Hugua bilang, peran Inkindo sangat krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan.
Sebagai wadah para konsultan, Inkindo dinilai memiliki kapasitas teknis dan non-teknis yang mampu menjembatani kebutuhan pemerintah dan sektor swasta.
Menurutnya, setiap program pembangunan membutuhkan perencanaan yang komprehensif sebelum dilaksanakan. Di sinilah peran konsultan menjadi sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan proyek berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Inkindo ini kan mitra pemerintah, mitra swasta, ada teknik dan non teknik. Ada konstruksi, ini misalnya ada studi kelayakan,” jelasnya.
Hugua juga menegaskan, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Inkindo akan mendorong kualitas pembangunan di Sultra semakin baik. Ia berharap, melalui musprov ini, Inkindo Sultra dapat semakin solid dan adaptif dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.
“Jadi sebelum program pemerintah dilaksanakan, mesti dirancang dulu dengan baik, sehingga ini keniscayaan untuk menjadi mitra pemerintah,” ujarnya.
Editor: Fadli Aksar
