Home / Opini

Senin, 9 November 2026 - 16:13 WIB

Catatan Kritis Terhadap Illegal Acces, Akseptabilitas Terhadap Aksesibilitas

Fadly A Safaa

Fadly A Safaa

OLEH : FADLY A. SAFAA, S.H.,M.H

DOSEN PRAKTISI HUKUM PADA KAMPUS UNIVERSITAS HALUOLEO & UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Mencuatnya akhir-akhir ini berita mengenai akses ilegal yang diduga dilakukan oleh pejabat negara pada satu lembaga negara terhadap orang nomor satu di Indonesia, membuka tabir mengenai pentingnya pengaturan mengenai akses ilegal atau intersepsi yang selama ini secara materiil telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kemudian materi muatan tersebut dicabut dan diabsorpsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Pentingnya pengaturan mengenai akses ilegal atau intersepsi bukan hanya terletak pada substansi hukum materiil namun bagaimana penegakan hukum materiil tersebut diletakkan pada posisi yang proporsional dengan hukum formil (acara) yang mengatur mengenai proses dan mekanisme persetujuan atas pelaksanaan akseptabilitas terhadap pihak-pihak yang di anggap perlu untuk dilakukan tindakan penyadapan dalam kerangka penegakan hukum dengan tujuan untuk memperjelas batas kewenangan, perlindungan privasi warga negara, serta mekanisme perizinan (persetujuan) penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK)

Secara materiil akses ilegal tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (pembaruan UU No. 1 Tahun 2024) yang dibagi menjadi:

Pasal 30 ayat (1): Mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa hak, Penjara maksimal 6 tahun / denda Rp 600 juta.

Pasal 30 ayat (2): Mengakses untuk memperoleh Informasi/Dokumen Elektronik, Penjara maksimal 7 tahun / denda Rp 700 juta

Seluruh pasal tersebut yang menjadi materi muatan pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (pembaruan UU No. 1 Tahun 2024) secara tegas dicabut oleh UU KUHP Baru, kemudian direformulasi dan diganti dengan pasal-pasal baru sebagai bagian dari kodifikasi ke dalam Pasal 332 UU No.1 Tahun 2024 Tentang KUHP sebagai berikut:

Pertama, Pasal 322 ayat (1) UU KUHP: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Kedua, Pasal 322 ayat (2) UU KUHP berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Ketiga, Pasal 322 ayat (3) UU KUHP: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

Sedangkan secara materiil penyadapan atau intersepsi saat ini terdapat pada Pasal-pasal 31 ayat (1), 31 ayat (2) jo. Pasal 47 UU ITE, juga dicabut oleh UU KUHP. Pasal-pasal ini kemudian direformulasi dan diganti menjadi pasal 258 UU KUHP Baru, sebagai berikut :

Pertama, Pasal 31 ayat (1) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”.

Kedua, Pasal 31 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”.

Ketiga, Pasal 47 UU ITE “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pasal-pasal tentang intersepsi UU ITE tersebut dicabut dan kemudian diganti dengan ketentuan baru dalam UU KUHP sebagai berikut:

Pertama, Pasal 258 ayat (1) UU KUHP: “Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

Kedua, Pasal 258 ayat (2) UU KUHP: “Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

Ketiga, Pasal 258 ayat (3) UU KUHP: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32”.

Dalam kedudukan formil, pengaturan mengenai penyadapan sebagai salah satu upaya paksa merupakan hal baru yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 Point 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, disamping upaya paksa lain seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, pemeriksaan surat, Pemblokiran dan larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia (Pencekalan)

Lebih lanjut secara sistematis ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dan urgensi penyadapan diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan (2) KUHAP, sebagai berikut :

(1) Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan.

(2) Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.

Biasnya proses atau mekanisme penyadapan yang dapat dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan KUHAP yang masih memiliki kekosongan hukum (rechvacuum) karena belum adanya Undang-Undang mengenai penyadapan, namun proses atau mekanisme tersebut hanya diatur secara sektoral pada peraturan masing-masing lembaga aparatur penegak hukum diantaranya Kepolisian, kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai berikut:

Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ditunjuk oleh Kapolri sebagai pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan.

Penyelidik dan/atau Penyidik Polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan:

kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri; atau melalui Kapolda kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat kewilayahan.

Permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kapolri.

Terhadap permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kabareskrim Polri melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukannya operasi penyadapan.

Dalam hal pertimbangan layak atau tidak layak dilakukan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan secara tertulis kepada Penyelidik dan/atau Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima permintaan penyadapan dengan disertai alasannya.

Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan Dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kabareskrim Polri mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat dimana operasi penyadapan akan dilakukan.

Pasal 30C huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan Kejaksaan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak menyadap tanpa izin ke Dewan KPK atau ke Ketua Pengadilan Negeri, penyadapan yang sudah selesai dilakukan harus diberitahukan ke Dewan Pengawas KPK, Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan namun ketentuan tersebut telah dianulir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019, Dewan Pengawas tidak lagi berwenang memberikan izin penyadapan.

Dengan adanya kekosongan hukum atau legitimasi yang tidak kuat atas pelaksanaan penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berpotensi dan prospektif menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya yang dapat berbentuk Praperadilan bahkan tuntutan ganti rugi bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan penyadapan tersebut

Hak atas privasi merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki kepentingan hukum untuk menjaga kerahasiaan kehidupan pribadi dan komunikasinya. Dalam konteks konstitusi Indonesia, perlindungan tersebut berkaitan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi dan korespondensi seseorang.

Belum terdapat satu undang-undang khusus (single law) yang secara komprehensif mengatur tata cara dan mekanisme penyadapan (Lawful Interception), diharapkan ke depan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera duduk bersama membahas menjadikan RUU Penyadapan sebagai agenda Program Legisatif Nasional (Prolegnas) yang mengatur mengenai kewenangan, urgensi, prosedur, batas waktu, pemusnahan, penanggungjawab dan pengawasan penyadapan serta konsekuensi pemulihan bagi pihak yang merasa dirugikan karena illegal acces.(***)

Share :

Baca Juga

Opini

OPINI: Pancasila Milik Siapa? Milik Rakyat atau Milik Oligarki

Opini

OPINI: Tambang Ilegal: Semua Tahu, Sedikit yang Bicara

Opini

OPINI: Nyepi dan Pelajaran Mitigasi Perubahan Iklim

Opini

Kunci Sengketa Unsultra: Uji ‘Hulu’ Organ Yayasan, Bukan Seremonial Pelantikan