KENDARI – Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara (ORI Sultra) menemukan banyak ujaran kebencian yang dilakukan Kepala Dinas Pariwisata Kadispar Sultra Ridwan Badallah dalam konten di akun Tiktok pribadinya @erbe#bersuara.
Ujaran kebencian itu disampaikan kala merespons sejumlah kritikan masyarakat, media hingga Anggota DPR RI Ridwan Bae terhadap Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR).
Kepala Perwakilan ORI Sultra Mastri Susilo mengatakan, sekalipun menggunakan akun pribadi, sebagai pejabat level Pimpinan Tinggi Pratama, Ridwan Badallah terikat asas kode etik dan kode perilaku ASN dalam bermedia sosial.
“Tentunya ini diatur di dalam tata aturan perundang-undangan ASN, dalam hal ini Undang-Undang ASN ataupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN,” beber Mastri Susilo, di kantornya, Senin (2/11/2026).
Selain itu, tambah Mastri, Kementerian PAN-RB juga mengeluarkan surat edaran Nomor 137 tahun 2018 yang mengatur seorang ASN melakukan publikasi di media sosial. Dalam surat itu, ASN dilarang keras menyebarkan hoax, fitnah, provokasi, radikalisme dan ujaran kebencian.
“Dalam konteks ini, ujaran kebencian cukup banyak, contoh-contoh bahasa yang mengarah pada ujaran kebencian membuat orang tersinggung dan sebagainya. Ini yang harus jadi perhatian apapun jabatannya, apalagi yang bersangkutan sebagai eselon 2,” tegasnya.
Memang, kata Mastri, perilaku Ridwan Badallah bukan maladministrasi pelayanan publik, namun berpotensi maladministrasi perilaku dalam pelayanan publik.
Dalam merespons kritik Ridwan Bae ataupun masyarakat kepada Gubernur Sultra, Mastri menuturkan, semestinya pihak yang melakukan klarifikasi dan penjelasan adalah Kadis Kominfo sebagai juru bicara Pemprov Sultra, bukan Kadis Pariwisata.
“Ketika diambil alih oleh pejabat publik yang lain, potensi maladministrasi itu bisa muncul. Ketika melakukan pernyataan-pernyataan yang mengarah pada ujaran kebencian, dalam konteks Ombudsman itu berpotensi perilaku yang tidak patut,” jelas Mastri.
Selanjutnya adalah masalah kepatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Tupoksi sebagai Dinas Pariwisata adalah, menurut Mastri adalah mempublikasikan terkait kegiatan kepariwistaan.
“Namun ketika membuat pernyataan tujuannya untuk meluruskan, tapi itu bukan tupoksi Dinas Pariwisata, berpotensi melampaui kewenangan dan tidak kompeten memberikan penjelasan itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Ridwan Bae melontarkan kritik tajam kepada Gubernur ASR yang menyebut jarang turun ke lapangan dan kebanyakan tidur di meja.
Kritik itu kemudian merembet kala Kadis Pariwisata Sultra Ridwan Badallah merespons dengan pernyataan negatif dan melontarkan kata-kata tak etis yang menyerang personal eks Bupati Muna dua periode tersebut.
Respons negatif Ridwan Badallah disusul pengepungan kantor Dinas Pariwisata Sultra dan diduga melakukan persekusi massal oleh puluhan simpatisan Ridwan Bae, Rabu (28/10/2026) lalu.
Ridwan Badallah mengaku dikeroyok dan melaporkan kejadian itu ke Polresta Kendari pada hari itu juga. Sejumlah simpatisan Ridwan Bae pun menghadapi kasus pidana dan harus berurusan dengan polisi, pada Senin (2/11/2026) esok.
Alih-alih menyikapi masalah Ridwan Badallah, Gubernur Sultra malah terlihat berpelukan dengan Ridwan Bae, di sela-sela pelantikan pengurus Golkar ke Sultra di Kabupaten Kolaka, pada Minggu (1/11/2026).
Editor: Fadli Aksar














