Home / Hukum

Rabu, 11 November 2026 - 11:29 WIB

PT GAN Tantang Uji Forensik Izin Tambang Anak Eks Kapolda Sultra

Kuasa Hukum PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) La Muhammad Hiwayat menunjukkan SK Bupati Kolaka Utara. (Foto: Fadli Aksar)

Kuasa Hukum PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) La Muhammad Hiwayat menunjukkan SK Bupati Kolaka Utara. (Foto: Fadli Aksar)

KENDARI – Perusahaan tambang di Kolaka Utara (Kolut) PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) melalui kuasa hukumnya menantang PT Citra Silika Malawa (CSM) melakukan uji laboratorium forensik SK Bupati Kolaka Utaraa Nomor: 540/62 tahun 2011.

SK bupati itu beriisi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) untuk konsesi PT CSM seluas 475 hektare yang diklaim PT GAN merupakan dokumen palsu.

Kuasa Hukum PT GAN, La Ode Muhammad Hiwayat mengatakan, pihaknya belum mengakui keaslian dokumen IUP Operasi Produksi seluas 475 hektare yang diklaim PT CSM sebagai dokumen asli.

“Pengujian forensik diperlukan untuk memastikan apakah SK Nomor 540/62 tersebut benar-benar asli atau terdapat dugaan pemalsuan,” jelasnya.

Hiwayat bilang, pihaknya sudah 2 kali melaporkan persoalan ini tetapi hingga kini belum ada pemeriksaan laboratorium forensik yang dapat memberikan kepastian.

Hiwayat juga mempertanyakan adanya perbedaan luas wilayah dalam dokumen IUP yang menggunakan nomor SK yang sama. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi fakta yang dihadirkan dalam persidangan, ia menyebut terdapat perbedaan luasan yang mencapai tiga versi, yakni 20 hektare, 126 hektare, dan 475 hektare.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dokumen mana yang sebenarnya menjadi dasar legalitas IUP PT CSM.

“Kalau nomor SK sama tidak mungkin memiliki luas yang berbeda-beda. Dalam administrasi pun tidak pernah ada satu nomor SK dengan beberapa luasan. Ini sudah terungkap dalam fakta persidangan. Karena itu, harus diuji, mana yang benar,” ujarnya.

Ia kemudian merujuk pada keterangan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam persidangan. Dokumen Clear and Clean (CNC) PT CSM pada 2011 tercatat seluas 20 hektare, bukan 475 hektare.

Selanjutnya, pada 2013, luas CNC tersebut disebut berubah menjadi 17 hektare. Hiwayat menegaskan, perubahan yang dipersoalkan bukan dari 475 hektare menjadi 17 hektare, melainkan dari 20 hektare menjadi 17 hektare.

Terkait perbedaan data tersebut, Hiwayat mengutip penjelasan pihak Kementerian ESDM bahwa penentuan dokumen yang benar harus dikembalikan kepada instansi penerbit.

Dalam hal ini, ia menilai Pemkab Kolaka Utara sebagai pihak yang menerbitkan IUP pada saat itu harus memberikan kejelasan mengenai dokumen yang terdaftar dan memiliki dasar administrasi yang sah.

Ia menegaskan, meskipun kewenangan pengelolaan pertambangan di daerah berakhir pada 2016, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab untuk menjelaskan dokumen yang diterbitkan sebelumnya.

“Kalau ada perbedaan luasan, dikembalikan kepada penerbit. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Mana yang benar, 475 hektare atau 20 hektare? Bukan provinsi atau kementerian yang menentukan dokumen mana yang diterbitkan oleh pemerintah daerah saat itu,” katanya.

Lebih jauh, Hiwayat juga mempertanyakan kemunculan dokumen IUP seluas 475 hektare yang menurutnya baru terlihat setelah PT CSM mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia mengaku, berdasarkan penelusuran dan fakta yang disampaikan dalam persidangan, pihaknya tidak menemukan dokumen tersebut sebelum proses gugatan di PTUN berlangsung.

Karena itu, ia menilai pengujian forensik menjadi langkah penting untuk menghindari perdebatan yang hanya didasarkan pada klaim masing-masing pihak.

Selain persoalan luasan, Hiwayat turut menyoroti kode dalam dokumen yang diklaim PT CSM sebagai IUP Operasi Produksi seluas 475 hektare. Ia menyebut kode yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah kode E, yang menurutnya merupakan kode untuk kegiatan eksplorasi, bukan Operasi Produksi.

Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur klasifikasi kegiatan pertambangan, termasuk tahapan eksplorasi dan Operasi Produksi.

“Kode E itu adalah eksplorasi. Itu yang ada dalam dokumen yang mereka klaim seluas 475 hektare. Sudah diperlihatkan di hadapan majelis bahwa kodenya E, bukan kode OP. Kode-kode tersebut memiliki ketentuan dan petunjuk teknis tersendiri,” ungkapnya.

Menanggapi pernyataan pihak PT CSM yang sebelumnya mempersoalkan mengapa PT GAN tidak menempuh jalur perdata terkait wilayah pertambangan yang dipersoalkan, Hiwayat mengatakan pihaknya telah menempuh sejumlah langkah hukum.

Ia menyebut, PT GAN telah mengajukan gugatan perdata serta melaporkan dugaan pemalsuan dokumen. Namun, pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan setelah proses persidangan berjalan.

Menurutnya, upaya hukum tersebut dapat dilanjutkan melalui PTUN maupun proses hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen, bergantung pada perkembangan perkara dan hasil pembuktian.

“Kami sudah mengajukan gugatan dan juga menempuh proses pidana terkait dugaan pemalsuan. Setelah proses ini, kami akan melakukan upaya hukum lanjutan, apakah melalui PTUN atau melanjutkan proses dugaan pemalsuan, supaya jelas siapa yang benar dan siapa yang salah,” katanya.

 

Editor: Fadli AksarĀ 

Share :

Baca Juga

Hukum

PN Unaaha Nyatakan Mesin Crusher Milik Ruksamin, Ketua NasDem Konut Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Hukum

Usai Geledah Rumah Wabup Kolaka dan Ayahnya, Kejaksaan Sita 200 Ribu Ton Nikel Ilegal

Hukum

Dua Polisi Mabuk di Wakatobi Siksa 3 Anak di Bawah Umur: Disetrum hingga Diborgol Lalu Dibuang ke Laut

Hukum

Kementerian ESDM Bekukan Izin Tambang Gubernur dan Ketua Kadin Sultra

Hukum

Kadis P3A Konsel Tawari Korban Pemerkosaan Nikahi Pelaku Agar Citra Bupati Tak Tercoreng

Hukum

Jadi Korban TPPO, TKW Asal Konawe Minta Dipulangkan: Saya Diperlakukan Seperti Binatang

Hukum

Tak Ada Uji Forensik, IUP Tambang Eks Kapolda Sultra Cuma Lembaran Fotokopi

Hukum

Polisi di Buton Kepergok Mertua di Dalam Mobil Diduga Selingkuh dengan Jaksa Kejari Baubau