Home / Hukum

Sabtu, 30 Mei 2026 - 18:12 WIB

Tanamannya Digusur, Kakek di Konsel Adang Alat Ekskavator Brimob Polda Sultra

Hasan, seorang kakek di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara mengadang dan menghentikan aktivitas alat berat ekskavator Brimob Polda Sultra lantaran diduga menggusur tanaman miliknya, sejak pekan lalu (18/5/2026). (Foto: potongan video viral)

Hasan, seorang kakek di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara mengadang dan menghentikan aktivitas alat berat ekskavator Brimob Polda Sultra lantaran diduga menggusur tanaman miliknya, sejak pekan lalu (18/5/2026). (Foto: potongan video viral)

KENDARIHARIINI.COM – Hasan, seorang kakek di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara mengadang dan menghentikan aktivitas alat berat ekskavator Brimob Polda Sultra lantaran diduga menggusur tanaman miliknya, sejak pekan lalu (18/5/2026).

“Jangan pakai baju polisi merampok. Ini bukan tanah brimob bukan. Berhenti pak. Jangan seenaknya kalian merampok. Tidak ada lahan brimob di sini,” teriak Hasan sambil berupaya menghentikan aktivitas alat ekskavator yang dikawal sejumlah polisi.

Adapun tanaman yang digusur yakni ratusan pohon kayu gaharu berusia hampir 2 tahun, kelapa, jambu, ubi kayu dan tumbuhan lainnya. Penggusuran tanaman ini diduga tanpa melalui proses ganti rugi.

Lahan yang digusur Brimob Polda Sultra merupakan tanah warga yang ditempati sebelum tahun 1980. Namun, Brimob Polda Sultra mengklaim, SK Nomor 137 tahun 1980 yang diterbitkan Bupati Kendari, Andry Djufri sebagai dasar untuk melakukan penggusuran.

Dalam SK itu, Bupati Kendari menunjuk lokasi tersebut sebagai tempat resetlemen purnawirawan anggota Polri dari Polda Sulselra. Hasan menolak klaim itu. Bagi Hasan, purnawirawan polisi bukan institusi ataupun kepolisian, melainkan warga biasa.

Sehingga, Hasan menegaskan, Brimob Polda Sultra tidak punya dasar melakukan penggusuran. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan salah seorang polisi berpakaian seragam olahraga dinas Polda Sultra.

“(Dalam SK berbunyi) mana kala ada lahan masyarakat atau tanamannya, yang bersangkutan ganti rugi. Ketika dibilang yang bersangkutan, bukan oknum, (tapi) pribadi-pribadi, artinya ini bukan institusi, ini institusi kan numpang,” tegas Hasan.

Menurut Hasan, dasar itu juga menjelaskan keberadaan lahan Brimob Polda Sultra dalam SK 137 juga belum resmi. Sebab, kepemilikan lahan harus melewati proses ganti rugi terlebih dahulu jika terdapat tanaman atau lahan warga.

“Betul, saya tahu (ada ganti rugi oleh Polri), tapi seluas yang disebutkan dalam SK 120 hektare. Kalau dasarnya SK 137 tidak ada brimob di situ, disebutkan yang bersangkutan, pribadi-pribadi, bukan polisi, purnawirawan tidak berpakaian dinas,” tandasnya.

Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian belum menanggapi pesan WhatsApp jurnalis kendarihariini saat dihubungi Sabtu  (30/5/2026) sore.

Editor: Fadli Aksar

Share :

Baca Juga

Hukum

Rumah Mewah Anggota DPRD Sultra Digeledah Kejari Kolaka
Abdul Karim (72) dan Gunawan (70) ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Sultra setelah mempertahankan lahannya dari perusahaan tambang di kampung Parubada, Kelurahan Routa, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe. (Foto: Istimewa)

Hukum

Pertahankan Lahannya, Dua Kakek di Routa Jadi Tersangka Usai Dipolisikan Perusahaan Tambang

Hukum

Cabut Gugatan di Pengadilan Agama, Wali Kota Kendari Batal Ceraikan Suaminya

Hukum

Bareskrim Polri Sebut Anton Timbang Jadi Tersangka Karena Diduga Perintahkan Garap Hutan

Hukum

Kuasa Hukum Eks Bupati Konut Bantah Tuduhan Curi Alat Tambang: Itu Milik Klien Kami

Hukum

Narapidana Korupsi Tambang Dikirm ke Lapas Nusakambangan

Hukum

Perwira Samapta Polda Sultra Diduga Rampas Tanah dan Bangunan Warga Kendari

Hukum

Dua Polisi Mabuk di Wakatobi Siksa 3 Anak di Bawah Umur: Disetrum hingga Diborgol Lalu Dibuang ke Laut