KENDARI – Sejumlah keluarga Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR), dari istri, anak, keponakan, hingga adiknya diduga masuk dalam jaringan bisnis tambang nikel Arif Kurniawan (AK).
Arif Kurniawan kini sedang dibidik Kejaksaan Agung lantaran menjadi penerima manfaat perusahaan tambang nikel yang melakukan aktivitas secara ilegal serta membabat hutan tanpa izin.
Beberapa perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan, yakni PT Dua Delapan Resources, PT Arga Morini Indah (AMI), Arga Morini Indotama (Amindo), Bumi Sentosa Jaya (BSJ), Karyatama Konawe Abadi (KKA), Anugerah Nusantara Indonesia (ANI) dan PT Hafar Jaya (HJ).
Nama Arif Kurniawan juga menjadi sorotan setelah Bloomberg menerbitkan laporan investigasi berjudul How a Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia’s Nickel King pada 28 Desember 2025.
Dalam laporan tersebut, Bloomberg menggambarkan Arif Kurniawan sebagai salah satu pedagang bijih nikel terbesar di Indonesia. Perusahaannya diperkirakan menangani transaksi bijih nikel bernilai miliaran dolar AS dan memiliki kepentingan di sejumlah konsesi pertambangan di berbagai wilayah Indonesia.
Bersama mitra bisnis utamanya, Edi Liu Amas, Arif juga disebut memiliki kepentingan di sedikitnya 20 konsesi pertambangan nikel yang tersebar di sejumlah sentra produksi utama.
Berdasarkan analisis Bloomberg terhadap dokumen perusahaan, total luas konsesi tersebut mencapai lebih dari 71.000 hektare.
Laporan Bloomberg turut menyinggung salah satu konsesi pertambangan yang dikaitkan dengan Arif Kurniawan di Pulau Kabaena, Sultra.
Walhi Sultra bersama Satya Bumi dalam investigasi berjudul Laporan Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons, terdapat indikasi keterkaitan jaringan bisnis Arif Kurniawan dengan keluarga Gubernur Sultra.
Laporan tersebut menguraikan bahwa PT Rowan Sukses Investama merupakan salah satu pemegang saham PT AMI dan Amindo.
Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama adalah Arif Kurniawan. Nama Arif Kurniawan juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri, yang salah satu pemegang sahamnya adalah Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra.
Berdasarkan penelusuran akta hukum umum (AHU) PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), Tribhuwana Sukses Mandiri mulai membeli 75 lembar saham TMS pada 2017. Saat itu, Arinta Nila Hapsari jadi komisaris. PT Tribhuwana memegang saham di PT TMS hingga 2019.
Pada Februari 2019, nilai saham PT Tribhuwana Sukses Mandiri meningkat di PT TMS menjadi 175 lembar.
Dua bulan berikutnya, terjadi perubahan data perseroan dan komposisi saham di PT TMS. Saham Tribhuwana kembali melonjak jadi 325 dari total 500 lembar. Sisanya dimiliki Amran Yunus.
Ketua Gerindra Sultra yang juga keponakan ASR, yakni Andi Adi Aksar diangkat sebagai Direktur Utama PT TMS. Adik ASR, Andi Sulolipu jadi direktur bersama A Syamsul Rijal. Istri ASR, Arinta Nila Hapsari tetap menjadi komisaris.
Pada Oktober 2019, PT TMS dikuasai total Arif Kurniawan dan keluarga Gubernur Sultra. Selain di PT Tribhuwana, nama Arif Kurniawan kembali muncul di PT Dua Delapan Investama dengan mengantongi 125 lembar saham PT TMS.
Sementara, Tribhuwana Sukses Mandiri 250 lembar. Sisa 125 lembar saham PT TMS turut dibagikan kepada PT Bintang Delapan Tujuh Abadi. Perusahaan ini dimiliki istri Gubernur Sultra Arinta Nila Hapsari dan anaknya Alaniah Nisrina.
Setahun berikutnya pada Maret 2020, PT Barisan Mineral Semesta perusahaan Edi Liu Amas, masuk menggantikan Tribhuwana Sukses Mandiri dalam komposisi kepemilikan saham PT TMS.
PT Dua Delapan Investama dan PT Barisan Mineral Semesta masing-masing mengantongi 25 persen atau 125 lembar saham PT TMS. Sisanya masih dipegang PT Bintang Delapan Tujuh Abadi dan seorang bernama Didi Basuki.
Keponakan Andi Sumangerukka sekaligus Ketua KONI Sultra Andi Adi Aksar masih dipercaya sebagai Direktur Utama PT TMS. Sementara Andi Sulolipu juga dipertahankan sebagai direktur. Arinta Nila Hapsari jadi komisaris.
Pada Oktober 2020, komposisi kepemilikan saham kembali mengalami perubahan. PT Adia Mitra Investama masuk sebagai perusahaan pemilik 25 persen saham. PT Dua Delapan Investama tak lagi memiliki saham.
Adapun sisanya saham PT TMS dipegang oleh PT Bintang Delapan Tujuh Abadi sebanyak 25 persen. Barisan Mineral Semesta 25 persen dan PT Segara Kilau Mas 25 persen.
Seiring dengan perubahan komposisi, jabatan direktur yang diemban Andi Adi Aksar digantikan Syam Alif Amiruddin. Kresna Puja Baskara, komisaris PT Bintang Delapan Tujuh Abadi juga diangkat jadi komisaris di PT TMS.
Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman bilang, keterkaitan korporasi tersebut memperlihatkan pentingnya menelusuri bagaimana modal, kepemilikan manfaat, dan jaringan bisnis pertambangan bekerja lintas wilayah.
“Penegakan hukum tidak boleh hanya melihat perusahaan sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi harus menelusuri pihak yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi dan mengendalikan keputusan korporasi,” ujar Andi Rahman.
Pihaknya memandang, perkara ini merupakan ujian penting bagi komitmen negara dalam memberantas korupsi sumber daya alam.
Apalagi, Sulawesi Tenggara telah menghadapi berbagai persoalan akibat ekspansi pertambangan nikel, mulai dari deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai, pencemaran lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, hingga konflik agraria dan pelanggaran hak masyarakat.
Menurut Andi Rahman, ketika tata kelola pertambangan diduga dikendalikan melalui jaringan korporasi dan relasi kekuasaan, maka dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, melainkan juga kerugian ekologis dan sosial yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
“Karena itu, kami menilai pengungkapan perkara ini harus menjadi momentum untuk membongkar hubungan antara bisnis pertambangan, kekuasaan politik, dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam,” jelasnya.
Atas perkembangan tersebut, Walhi Sultra Tenggara bersama Satya Bumi mendesan Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra periode 2013–2025.

Foto udara aktivitas PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra). (Foto: Walhi Sultra).
Hal ini termasuk menelusuri seluruh jaringan korporasi, pemilik manfaat (beneficial owner), pengendali perusahaan, serta aliran transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara ini.
“Kejaksaan Agung harus mendalami secara serius indikasi hubungan bisnis Arif Kurniawan dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka serta kemungkinan adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan di Sultra,” tegasnya.
Selain itu, Kejaksaan Agung dan KPK diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara, pejabat daerah, maupun pihak lain dalam pemberian kemudahan perizinan, persetujuan RKAB, pengawasan, dan aktivitas pertambangan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Arif Kurniawan
“Meminta Gubernur Sultra memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai hubungan bisnis dengan korporasi dengan Arif Kurniawan,” tandasnya.
Dibahas di Forum Dunia
TMS) dibawa di forum PBB United Nation Responsible Business and Human Rights Forum (UNRBHR) Asia-Pasific yang digelar secara hibrida di Bangkok, Thailand, pada Rabu (14-17/9/2026) waktu setempat.
Dalam forum ini terungkap harta kekayaan eks Pangdam XIV Hassanuddin ini diduga berasal dari konsesi tambang nikel. Salah satunya dari aktivitas ilegal PT TMS di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
Masalah tambang ilegal ini dipaparkan eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarif. Pakar hukum lingkungan berdarah Muna ini didapuk sebagai pembicara mewakili Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).
Dalam pemaparannya, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini mengangkat tema “Ketika Pertambangan Nikel Merugikan Masyarakat dan Lingkungan: Tantangan serta Upaya Mewujudkan Pemulihan yang Efektif di Indonesia”
La Ode M Syarif menyoroti aktivitas tambang nikel di pulau kecil, seperti Pulau Kabaena, Bombana ; Wawonii, Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara dan Pulau Obi, Maluku Utara.
La Ode M Syarif menampilkan foto penyegelan lokasi tambang PT TMS yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) seluas 172,82 hektare. Usai penyegelan itu PT TMS didenda Rp 2,09 triliun.
Tambang nikel ilegal ini kemudian dikaitkan dengan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka. “Pertambangan Ilegal: Gubernur Sulawesi Tenggara: Denda Rp2,09 Triliun,” tulis dalam presentasi La Ode M Syarif.
La Ode M Syarif selanjutnya menyoroti harta kekayaan Andi Sumangerukka senilai Rp 623 miliar dan menjadi gubernur terkaya kedua di Indonesia di bawah Sherly Tjoanda. M Syarif menyebut kekayaan kedua gubernur ini dari uang nikel.
“Kekayaan Gubernur: Uang nikel. Sherly Tjoanda and Andi Sumangerukka adalah pemegang konsesi beberapa tambang dan smelter nikel di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara,” tulis La Ode M Syarif.
Didenda Rp 2 Triliun
PT TMS didenda senilai Rp 2,09 triliun oleh Satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sanksi ini dijatuhkan kepada PT TMS setelah terbukti menambang di kawasan hutan seluas 172,82 hektare di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana.
“Tonia Mitra Sejahtera, sudah membayar Rp 500 miliar dari total kewajiban sekitar Rp 2,094 triliun,” ujar Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak.
Penetapan denda ini dilakukan setelah Satgas PKH menyegel dan menghentikan aktivitas tambang nikel PT TMS di kawasan hutan lindung, pada Kamis (11/9/2025).

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memasang plang penyegelan lahan tambang di kawasan hutan lindung yang diduduki PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. (Foto: Istimewa)
Penyegelan dipimpin Pelaksana Satgas PKH Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah didampingi Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Syahardiantono.
Satgas PKH kemudian memanggil PT TMS agar melunasi denda Rp 2,09 triliun itu. Penagihan ini dilayangkan setelah pemilik PT TMS mengabaikan peringatan dua kali peringatan Satgas PKH.
Panggilan Satgas PKH itu tertuang dalam surat bernomor: B-904/PKH-Pokja-3.T/04/2026 tertanggal 16 April 2026, perihal pemberitahuan penagihan denda administratif pertambangan dalam kawasan hutan.
“Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan terkait pengenaan denda administratif, bersama ini diminta kehadiran saudara,” tulis surat Satgas PKH yang diterima Kendarihariini, pada Senin (20/4/2026).
Kepemilikan perusahaan di Pulau Kabaena diakui oleh Andi Sumangerukka saat debat Pilkada 2024 di Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, pada 19 Oktober 2024. Saat itu Andi Sumangerukka menjadi pasangan calon nomor urut 2 bersama Hugua menjawab pertanyaan La Ode Ida tentang corporate social responsibility (CSR) perusahaan tambang.
“Mungkin dia mau tanya tentang perusahaan saya. Kalau berbicara perusahaan saya, tanya kepada masyarakat Kabaena, apa yang akan kita lakukan, sudah sejauh mana yang kita lakukan,” kata Andi Sumangerukka.
“Semua itu terukur, apa yang kita ukur. Menyangkut masalah pendidikan, kita berikan beasiswa, masalah kesehatan, saya sudah menyediakan ambulans gratis darat dan laut. Kami sudah memberikan bantuan kepada mereka untuk berangkat umrah, itu CSR-nya itu,” jelasnya.
Editor: Fadli Aksar














