KENDARI – Ketua Majelis Hakim Wa Ode Sangia mengusir seorang polisi dalam sidang perkara laporan palsu dengan terdakwa bos tambang PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) Mahaputra Djafir Oda di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (18/11/2026).
Majelis hakim PN Kendari menolak anggota Ditreskrimum Polda Sultra untuk memberikan keterangan di persidangan karena tak membawa surat tugas dari institusinya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sultra, Abdul Salam menjelaskan, dalam persidangan tersebut, dua saksi yang dihadirkan terdakwa, yakni Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPMPTSP Sultra Joni Fajar dan anggota kepolisian.
“Saya sebagai JPU menolak kesaksian yang bersangkutan karena tidak memilik surat izin dari pimpinan tempat dia bertugas, dan olehnya itu hakim mengamini dan mengusir saksi yang dihadirkan terdakwa,” ucap dia, Kamis (19/11/2026).
Menurut Abdul Salam, meskipun secara umum KUHAP membolehkan siapa saja untuk bersaksi, namun terdapat standar operasional prosedur (SOP) internal yang berlaku di masing-masing lembaga, termasuk di lingkungan Polri.
SOP tersebut mengatur tata cara menghadirkan anggota Polri baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
Ia menambahkan, saksi anggota Polri tersebut sedianya akan menerangkan terkait materi penyidikan atas laporan yang diajukan terdakwa pada tahun 2020 dan 2022 di Polda Sultra. Pada saat proses penyelidikan berlangsung, yang bersangkutan berada dalam tim penyidik tersebut.
Meski demikian, Abdul Salam menilai materi terkait strategi atau proses penyidikan merupakan ranah internal lembaga yang dikembalikan kepada pihak Polda Sultra. Untuk disampaikan ke publik umumnya sebatas hasil akhir, sementara proses di dalamnya merupakan kepentingan internal.
Selain soal izin pimpinan, Abdul Salam juga menyebut panggilan resmi terhadap saksi tersebut semestinya dilakukan melalui JPU apabila memang dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian.
“Yang bersangkutan kalau mau bersaksi harus ada izin dari pimpinannya, Clear di situ, selesai, makanya dikeluarkan dari persidangan,” katanya.
Dengan ditolaknya saksi anggota Polri tersebut, hanya satu saksi dari pihak terdakwa yang diperiksa dalam persidangan itu.
Perkara ini berawal saat Bos PT GAN Mahaputra Djafir Oda melaporkan dugaan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) diduga palsu milik PT Citra Silika Malawa (CSM) di Polda Sultra pada 2020 lalu.
Kala itu, perkara tersebut dihentikan setelah bos PT GAN dan PT CSM menyelesaikan kasus ini dengan menempuh keadilan restoratif (RJ). Namun, pada 2022, bos PT GAN melaporkan kembali perkara ini namun dihentikan penyidik karena tidak ditemukan tindak pidana.
Tiga tahun berselang, bos PT CSM melaporkan balik Mahaputra Djafir Oda atas dugaan laporan fitnah. Kasus ini pun bergulir di PN Kendari.
Editor: Fadli Aksar














