Home / Pemerintahan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 12:23 WIB

Partai Golkar: Jika Kadispar Tak Dipecat, Gubernur ASR Diktator Pelihara Buzzer Lawan Kritik

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Sulawesi Tenggara (AMPG Sultra) Rajab Jinik. (Foto: Istimewa)

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Sulawesi Tenggara (AMPG Sultra) Rajab Jinik. (Foto: Istimewa)

KENDARI – Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak, Gubernur Andi Sumangerukka mencopot Kadis Pariwisata Sultra, Ridwan Badalah yang mengeluarkan pernyataan merendahkan lembaga legislatif.

Kemarahan AMPG bermula ketika Anggota DPR RI Ridwan Bae, menyoroti kinerja Gubernur Andi Sumangerukka yang dinilai jarang turun langsung ke daerah. Ia juga meminta agar Gubernur Sultra jangan banyak tidur dan turun langsung ke lapangan.

Alih-alih direspon Gubernur Sultra, kritikan itu malah dijawab oleh Kadis Pariwisata Sultra Ridwan Badalah dengan menyerang pribadi Ridwan Bae menggunakan umpatan-umpatan tak etis.

Ridwan Badalah juga menyindir Ridwan Bae kala menjadi bupati di Muna dan Legislator wakil Sultra di senayan, yakni soal hilangnya ribuan pohon jati di Muna saat ia menjabat bupati, jalur rel kereta api Sulsel dan jembatan penghubung daratan Konawe Selatan dan Pulau Muna yang sampai saat ini belum terwujud.

Menanggapi pernyataan Ridwan Badala, Rajab Jinik menegaskan, apa yang disampaikan oleh Ridwan Bae adalah bagian dari fungsi pengawasan konstitusional sebagai wakil rakyat.

Ia menilai sikap dan pernyataan Ridwan Badalahq yang menyerang balik para legislator menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap etika bernegara serta pembagian tugas antara eksekutif dan legislatif.

“Gubernur tidak perlu alergi, apalagi mengutus buzzer atau bawahannya—dalam hal ini Kadis Pariwisata—yang secara etika tidak paham dengan tupoksi legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota. Tugas pengawasan kami adalah mengawasi kinerja eksekutif,” tegas Rajab.

Rajab menambahkan, jika Gubernur Sultra membiarkan bawahannya terus bersikap arogan dan menyerang lembaga perwakilan rakyat, hal ini mencerminkan gaya kepemimpinan eksekutif.

“Jika Ridwan Badala masih dipertahankan sebagai Kadis, kami menyatakan kepemimpinan ASR adalah kepemimpinan diktator yang tidak bisa diawasi legislatif baik itu DPR RI dan DPRD,” tegas Rajab Jinik.

Editor: Fadli Aksar

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Baru 3 Hari Menjabat, Plt Kadis Kominfo Sultra Ancam Jurnalis Gegara Berita Tambang Wawonii

Pemerintahan

Pemkot Kendari: Wali Kota Tak Usir Wartawan Saat Rakor dengan KPK

Pemerintahan

Kapolda Sultra dan Ketua DPRD Kunker ke Bombana, Pastikan Kamtibmas Kondusif Jelang Ramadan

Pemerintahan

Anggota DPR RI ke Gubernur Sultra: Turun Lapangan, Jangan Banyak Tidur di Meja

Pemerintahan

NasDem Tuding Gubernur ASR Cawe-cawe Halangi Pergantian Ketua DPRD Sultra

Pemerintahan

Sebut Wartawan Idiot, Kadis Pariwisata Sultra Dikecam Organisasi Pers

Pemerintahan

Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Kampung Nelayan di Desa Sorue Konawe

Pemerintahan

Pemkot Kendari Hibahkan Rp 10 Miliar APBD Untuk Polisi dan Jaksa di Tengah Keterbatasan Anggaran