KENDARI – Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak, Gubernur Andi Sumangerukka mencopot Kadis Pariwisata Sultra, Ridwan Badalah yang mengeluarkan pernyataan merendahkan lembaga legislatif.
Kemarahan AMPG bermula ketika Anggota DPR RI Ridwan Bae, menyoroti kinerja Gubernur Andi Sumangerukka yang dinilai jarang turun langsung ke daerah. Ia juga meminta agar Gubernur Sultra jangan banyak tidur dan turun langsung ke lapangan.
Alih-alih direspon Gubernur Sultra, kritikan itu malah dijawab oleh Kadis Pariwisata Sultra Ridwan Badalah dengan menyerang pribadi Ridwan Bae menggunakan umpatan-umpatan tak etis.
Ridwan Badalah juga menyindir Ridwan Bae kala menjadi bupati di Muna dan Legislator wakil Sultra di senayan, yakni soal hilangnya ribuan pohon jati di Muna saat ia menjabat bupati, jalur rel kereta api Sulsel dan jembatan penghubung daratan Konawe Selatan dan Pulau Muna yang sampai saat ini belum terwujud.
Menanggapi pernyataan Ridwan Badala, Rajab Jinik menegaskan, apa yang disampaikan oleh Ridwan Bae adalah bagian dari fungsi pengawasan konstitusional sebagai wakil rakyat.
Ia menilai sikap dan pernyataan Ridwan Badalahq yang menyerang balik para legislator menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap etika bernegara serta pembagian tugas antara eksekutif dan legislatif.
“Gubernur tidak perlu alergi, apalagi mengutus buzzer atau bawahannya—dalam hal ini Kadis Pariwisata—yang secara etika tidak paham dengan tupoksi legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota. Tugas pengawasan kami adalah mengawasi kinerja eksekutif,” tegas Rajab.
Rajab menambahkan, jika Gubernur Sultra membiarkan bawahannya terus bersikap arogan dan menyerang lembaga perwakilan rakyat, hal ini mencerminkan gaya kepemimpinan eksekutif.
“Jika Ridwan Badala masih dipertahankan sebagai Kadis, kami menyatakan kepemimpinan ASR adalah kepemimpinan diktator yang tidak bisa diawasi legislatif baik itu DPR RI dan DPRD,” tegas Rajab Jinik.
Editor: Fadli Aksar














